silahkan sms

This commitment to citizens first is the basis of a news organization's credibility, the implied covenant that tells the audience the coverage is not slanted for friends or advertisers

Independence of spirit and mind, rather than neutrality, is the principle journalists must keep in focus. While editorialists and commentators are not neutral, the source of their credibility is still their accuracy, intellectual fairness and ability to inform--not their devotion to a certain group or outcome. In our independence, however, we must avoid any tendency to stray into arrogance, elitism, isolation or nihilism.

Journalism has an unusual capacity to serve as watchdog over those whose power and position most affect citizens. As journalists, we have an obligation to protect this watchdog freedom by not demeaning it in frivolous use or exploiting it for commercial gain.

This discussion serves society best when it is informed by facts rather than prejudice and supposition.

This means journalists must continually ask what information has most value to citizens and in what form.

8. It must keep the news comprehensive and proportional~ Harus menjaga agar berita tetap komprehensif dan proporsional

Journalism is a form of cartography: it creates a map for citizens to navigate society.

Every journalist must have a personal sense of ethics and responsibility--a moral compass. Each of us must be willing, if fairness and accuracy require, to voice differences with our colleagues, whether in the newsroom or the executive suite. News organizations do well to nurture this independence by encouraging individuals to speak their minds. This stimulates the intellectual diversity necessary to understand and accurately cover an increasingly diverse society. It is this diversity of minds and voices, not just numbers, that matters.

Jakarta – Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers 2010-2013 telah memilih sembilan anggota Dewan Pers periode 2010-2013. Dalam rapat di Sekretariat Dewan Pers di Gedung Dewan Pers Lantai 7 Jl. Kebon Sirih No. 32 Jakarta Pusat, Kamis, 7 Januari 2010, BPPA selesai memilih 9 anggota Dewan Pers, dari 18 nama calon yang lolos seleksi pada tahap sebelumnya (11 Desember 2009).

1. Pembentukan Dewan Pers adalah bagian dari upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional (Ayat 1). Dengan demikian, Dewan Pers mengemban amanat atas dipatuhinya kode etik pers dan penggunaan standar jurnalistik profesional.
2. Fungsi-fungsi Dewan Pers (Ayat 2) adalah:
• Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
• Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
• Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
• Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; (penjelasan: Pertimbangan yang dikeluarkan Dewan Pers berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik: penjelasan).
• Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
• Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
• Mendata perusahaan pers.

1. Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers.
   Komisi ini merupakan penjabaran dari Pasal 15 Ayat (2) Huruf C, yaitu: menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik; dan Pasal 15 Ayat (2) Huruf D, yaitu: memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.
2. Komisi Hukum dan Perundang-Undangan.
   Komisi merupakan penjabaran dari Pasal 15 Ayat (2) Huruf F, yaitu: memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers.
3. Komisi Pengkajian, Pendataan, dan Pengembangan Profesi Kewartawanan.
   Komisi ini merupakan penjabaran dari Pasal 15 Ayat (2) Huruf B, yaitu: melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; Pasal 15 Ayat (2) Huruf F, yaitu: meningkatkan kualitas profesi kewartawanan, dan Pasal 15 Ayat (2) Huruf G, yaitu: mendata perusahaan pers.
4. Komisi Pemberdayaan Organisasi dan Hubungan Antar Lembaga.
   Komisi ini merupakan penjabaran dari Pasal 15 Ayat (2) Huruf A, yaitu: melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain dan Pasal 15 Ayat (2) Huruf E, yaitu: mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah.

Menakar Kemerdekaan Pers

Dua kasus, rencana terbitnya Majalah Playboy Indonesia dan kartun Nabi Muhammad saw., agaknya representatif menandai kontemplasi kalangan pers tentang makna kemerdekaan (kebebasan) pers saat memperingati Hari Pers Nasional (HPN), 9 Februari.

Dalam beberapa kasus memang, kemerdekaan pers dan isu suku agama ras dan antargolongan (SARA) tidak jarang menjadi dua sisi yang berseberangan. Karena terkait dengan banyak orang--Bambang Eka Wijaya sering menyebut dengan everybody's business, bisnis pers bagaimanapun tidak bisa abai dari benturan-benturan kepentingan yang melibatkan orang apatah lagi dalam hitungan massa.

Satu kesamaan antara kasus Majalah Playboy versi Indonesia dan kasus penayangan dua belas rangkai karikatur Nabi Muhammad saw. versi Jyllands-Posten adalah keduanya sama-sama menyinggung wilayah norma dan agama yang--terutama untuk Indonesia--pada akhirnya juga berbuah reaksi massa.

Sentimen agama itu juga bahkan telah menabrak batas-batas ekonomi dan teritori. Lihatlah bagaimana isu boikot produk Denmark ditambah pernyataan mengecam dari kepala negara justru bergulir mengangkat Jyllands-Posten dan Majalah Playboy kian populer di mata publik yang bahkan sama sekali tidak mengetahui kedua media itu eksis.

Pers yang kian mengukuhkan perannya sebagai pilar keempat (the fourth estate) setelah kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif kini justru menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan peran. Sebab, kebebasan pers, sebagai salah satu prasyarat demokrasi, layaknya tidak dipandang sebagai kebebasan an sich yang kemudian menginjak-injak keyakinan ataupun prinsip humanisme universal.

Mari kita simak penistaan agama dengan dimuatnya karikatur Nabi Muhammad saw. di koran terlaris Denmark itu. PM Anders Fogh Rasmussen yang punya otoritas terkuat dan tertinggi untuk menghentikan pemuatan terbitan Jyllands-Posten 30 September 2005 itu justru berlindung di balik pemberlakuan "kemerdekaan pers" di negerinya.

Sekalipun setiap negara bebas mengatur diri sendiri, dan sekalipun Denmark notabene termasuk negara yang melegalisasi pornografi, akal sehat siapa yang dapat membenarkan penayangan karikatur nan sarat tendensi dan sarkasme itu?

Tidak kurang dari Vatikan bahkan tercatat turut rembug menyesalkan tindakan gegabah redaksi Jyllands-Posten. Pendeta-pendeta Kristen ortodoks di Israel merasa perlu bersuara menyumbangkan kecamannya.

Maka saat ada api berkobar membakar gedung Kedutaan Besar Denmark, Prancis, dan Norwegia, di sini kita bukan lagi bicara soal fanatisme salah satu agama semata. Ada universalitas kemanusiaan lintas agama dan keyakinan yang ikut tercabik.

Sedangkan janji Majalah Playboy Indonesia tidak akan sevulgar terbitan negara asalnya kemudian membawa pertanyaan lanjut: Lalu apa yang menjadi tolok ukur vulgar dan tidak vulgarnya? Siapa yang bisa memastikan foto-foto yang dimuat Playboy versi Indonesia tidak akan terdefinisi sebagai pornografi? Siapa bisa memberi garansi bahwa Playboy Indonesia hanya akan beredar di kalangan supereksklusif dengan pengawasan ekstraketat?

Jika hanya berdalih menggunakan prinsip supply and demand, sampai kapan pun pencabulan yang diliterasikan akan selalu mendapat tempat di negeri mayoritas muslim ini. Pernyataan ‘kalau tidak mau, ya jangan beli, sungguh tidak bisa dicerna sebagai kepahaman bahwa bukankah naluri purba manusia selalu butuh diperturutkan? Rasa ingin tahu terhadap seks dan tubuh manusia; bukankah itu abadi hingga kelak punahnya ras manusia di muka bumi?

Begitu pula konsekuensi munculnya masalah psikologis bahkan tindak pidana pascamengonsumsi media-media ala Majalah Playboy yang jadi santapan rutin di tayangan-tayangan kriminal di televisi.

Pascabatalnya aturan tentang SIUPP (surat izin usaha penerbitan pers), babak baru pers Indonesia diawali dengan euforia kemunculan segala jenis media, termasuk media yang tanpa menunggu kepastian UU Pornografi pun jelas-jelas menampilkan pencabulan.

Masyarakat pers sendiri cenderung menganggap media-media semacam ini tidak bisa dikategorikan sebagai terbitan pers. Dewan Pers hanya bisa memberikan pertimbangan tanpa punya wewenang untuk menindak penerbitan yang dianggap porno. Dengan demikian, media porno bagai dibiarkan berenang bebas dalam ekosistem yang sama dengan media-media yang menahbiskan diri sebagai pers yang sesungguhnya.

Dengan demikian, seraya menunggu kepastian tuntasnya pembahasan RUU Pornografi dan Pornoaksi, setidaknya sudah ada perangkat hukum yang bisa digunakan dalam melimitasi kebebasan pers macam apa yang ingin diberlakukan di negeri ini.

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan juga kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) mempunyai aturan tegas soal media cabul maupun hasil olahan redaksi yang sensitif menyinggung SARA. Dan, selanjutnya silakan aparat penegak hukum yang mengambil alih.

Namun, yang justru menjadi keprihatinan penulis adalah sikap tutup mata yang cenderung ditampilkan masyarakat pers sendiri. Hanya berpegang pada niat baik menegakkan Kode Etik Wartawan, jelas tidak cukup kuat menegakkan benang basah "kemerdekaan pers" yang kini jadi terasa nisbi.

Masyarakat pers tidak bisa berhenti hanya pada kontemplasi. Kemerdekaan pers butuh formula mujarab yang harus diramu dengan hati-hati. Sebagaimana yang dilakukan rekan-rekan jurnalis di Bandung jelang Hari Pers, mungkin kita perlu minta maaf pada semua khalayak yang tidak berhasil kita cerdaskan lewat tulisan dan gambar-gambar kita.

Pemunculan media-media cabul--dengan mempertaruhkan kebebasan pers yang diperjuangkan bertahun-tahun--juga harus menjadi tanggung jawab insan pers keseluruhannya. Juga termasuk cara kita menggelindingkan isu karikatur Nabi saw. dan Majalah Playboy.

Selamat mem-follow-up-i kontemplasi.

Dimuat di Lampung Post, Jum'at, 10 Februari 2006

Berhenti Jadi Jurnalis

Lumba-lumba ketemu air asin. Tepat begitulah keindahan rasanya ketika pertama kali nyemplung jadi reporter bergaji kecil - bahkan tak digaji! - tak lama usai lulus kuliah.

Begitu pula ketika tawaran nyemplung ke air asin itu datang lagi waktu mengandung anak kedua. Wah seger betul rasanya begitu byur! ..

"Jadi jurnalis, jadi wartawan, juga bisa mulia jika yang dikabarkan memang kebenaran dan bisa buat publik tambah cerdas. To make the better world, mulia kan?"

- ups, my beloved baby cry for help ...

Itu jawaban saya waktu seorang pewarta muda merasa 'hina' menjadi jurnalis. Semakin lengkap waktu seseorang - yang ketika itu dia anggap sebagai guru spiritual - bilang bahwa wartawan termasuk dalam golongan orang-orang yang lebih dulu masuk neraka - Demi Allah, sampai sekarang saya belum jumpa mana haditsnya yang mengatakan begitu..

Idealisme memang diciptakan sering tak bersebangun dengan realitas. Tentu saja karena membangun segala yang ideal butuh waktu dan kerja keras.

Pada akhirnya pilihan harus dibuat.

Sedih, pedih, saya minta resign, lebih karena benturan peran, dan jujur saja: alasan pragmatis - gaji tak sebanding dengan kerja serta tergadainya kebersamaan dengan para balita di rumah.

Resign, bukan karena dilamun realitas-realitas kotor yang saya jumpai di lautan itu. Narasumber galak, susah ditemui, bahkan yang 'gatal' ... justru jadi gelombang yang membuat jurnalistik jadi asyik.

Menulis .. tetap menulis ..

Jadi Perjalanan Bersama Rembulan, memang based on true story

Doa tulus untuk kawan-kawan yang masih ada di lautan itu, dalam senang maupun terpaksa. Semoga jadi jurnalisnya kalian bisa bikin publik tambah cerdas. Semoga jadi jurnalisnya kalianlah yang mengantarkan kalian ke surga kelak.